Jakarta (29/6). Hari Keluarga Nasional (Harganas) diperingati setiap 29 Juni. Untuk mengingatkan pentingnya peran dan nilai keluarga, sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.
Harganas resmi ditetapkan pada 1992 oleh Presiden Soeharto. Namun akar peringatannya sendiri sudah ada sejak masa perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan.
Peringatan tahunan ini berawal dari penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 22 Juni 1949. Seminggu kemudian, tepatnya 29 Juni 1949, para pejuang pun pulang dan kembali kepada keluarganya.
Dikutip dari laman BKKBN, Indonesia memang menyatakan kemerdekaan pada 1945. Hanya saja, situasi tidak langsung kembali normal sehingga rakyat masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Wajib militer berjalan dan mereka harus berpisah dengan keluarga. Pengorbanan ini tidak sia-sia sebab pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian pada 29 Juni 1949, para pejuang kembali pada keluarga mereka.
Akan tetapi, tidak semua pejuang kembali dalam kondisi selamat. Keinginan kuat untuk menggantikan keluarga yang hilang akibat perang ditambah pengetahuan minim tentang usia perkawinan membuat pernikahan dini massif. Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi begitu tinggi.
Harganas dibentuk sebagai peringatan kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga. Keluarga dianggap memiliki peran besar sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Lewat Harganas, masyarakat Indonesia diingatkan bahwa keluarga sebagai kekuatan penting untuk membangun bangsa dan negara. Dari tahun ke tahun, peringatan Harganas mengusung tema berbeda. Tahun ini Harganas mengangkat tema ‘Keluarga Keren Cegah Stunting’.
Dengan Harganas mengambil tema seputar stunting, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat bahwa stunting ini bukan persoalan sepele.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan berdampak pada kegagalan pertumbuhan otak akibat kekurangan gizi. Tidak hanya masalah pada kognisi, anak dengan stunting bisa meningkatkan risiko hipertensi, perlemakan hati, juga obesitas.
Ketua DPP LDII Dr. Siti Nurannisaa Parama Bekti, S.Sn, MPd mengatakan bahwa dalam pencegahan stunting, pengetahuan keluarga sangat berpengaruh pada perilaku pengaturan kesehatan dan gizi dalam kesehariannya.
“Edukasi yang dilakukan secara berkala, memberikan pemahaman fungsi keluarga dapat menumbuhkan dan menginternalisasikan pola asuh, praktik, dan perilaku yang mengedepankan pengetahuan gizi. Dan juga tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan dan pada 1.000 hari pertama kehidupan,” ujarnya.
Asupan gizi yang baik pada masa tersebut memberi dampak pada perkembangan kemampuan otak dan fisik, produktivitas dan kreativitas yang semakin optimal, “Pemberdayaan keluarga untuk membangun pola makan gizi seimbang, pola asuh, serta kesehatan sejak dini bisa menjadi salah satu upaya mencegah stunting, dan menjadi perilaku yang tertanam sebagai karakter yang sadar pada kesehatan dan gizi di generasi berikutnya,” tambah Siti Nurannissa.
LDII memandang bahwa bangsa yang kuat berasal dari generasi penerus yang terbina dengan baik. “Dan keluarga merupakan kelompok terkecil dan terdekat dalam pembinaan generasi penerus yang saling berinteraksi selama 24 jam dalam 7 hari,” tegas Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, MSc. “Keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Sehingga perkembangan dari generasi yang terlahir fitrah sangat dipengaruhi oleh keluarga,” lanjut Chriswanto.
Ia menjelaskan bagaimana LDII menerapkan pembinaan keluarga dalam beberapa aspek dan tingkatan. Mulai aspek budi pekerti, keilmuan hingga kesehatan, dan sejak cabe rawit (balita) hingga ke usia pra nikah. “Bahkan yang telah menikah pun kami tetap arahkan dengan nasehat-nasehat keharmonisan keluarga, melalui forum-forum pengajian,” imbuh Chriswanto.
Advokasi kesehatan keluarga, termasuk pencegahan stunting, saat ini, menurut Chriswanto, juga diupayakan melalui upaya swadaya di tingkat rumah tangga melalui kampanye tanaman obat keluarga yang sedang dicanangkan oleh DPP LDII melalui Departemen Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dan Departemen Pengabdian Masyarakat.
